Ahok : Plt Tidak Dapat Atur APBD

Posted on by
Ahok : Plt Tidak Dapat Atur APBD

Related Post

Beritaterkini.biz – Berita Terkini, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menilainya, Pelaksana Tugas (Plt) gubernur tak boleh mengatur APBD. Menurutnya, kewenangan keuangan atau kajian APBD cuma dapat dikerjakan gubernur definitif seperti amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

” Permendagri yang selama ini Plt itu tak bisa mengurusi APBD, untuk Plt kali ini boleh. Walau sebenarnya, pengertian kita beberapa puluh tahun, kita bernegara yang namanya bisa dilimpahkan, wewenang keuangan pada gubernur, di UUD 1945 ini, sudah pasti bila gubernur masihlah ada. Bila cuti, tetaplah tak boleh. Jadi tunggulah cuti balik, baru dia kerjakan. Plt tak boleh lakukan, ” tutur Ahok selesai ikuti sidang uji materi UU Pilkada di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (6/10)

Ahok menyindir Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 yang mengatur mengenai pekerjaan Plt sepanjang petahana cuti yang menggunakan saat 3, 5 bulan. Menurutnya, Permendagri itu bertentang dengan UUD 1945 dengan memberi kewenangan yang besar pada Plt seperti kewenangan penjabat (pj) gubernur saja.

” Terkecuali petinggi pj, pejabatnya. Mengapa ada PJ? Lantaran gubernurnya telah tidak ada, berhenti, atau diberhentikan. Itu pakai pj, sebelumnya pemilihan, Itu benar. berarti pemerintah kan ada gubernur. Maka dari itu Plt versus Permendagri yang baru, Plt saat ini bisa seperti pj, jadi bisa menggantikan putusin APBD. Kan hilang ingatan, ” tandas dia.

Ahok menilainya, Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 ini di buat lantaran ada ketakutan calon kepala daerah petahana lakukan abuse of power. Walau sebenarnya, menurut Ahok, bila ketakutan petahana lakukan abuse of power, jadi yang butuh diperkuat yaitu Tubuh Pengawas Pemilu (Bawaslu).

” Bila ingin buat lega tandingnya rata, saya telah katakan, di check dong hartanya semasing kandidat. Iya kan? Itu kan lucu gitu loh. Jadi, ini sama saja, ” kata dia.

Selanjutnya, Ahok menyampaikan, dianya tidak jadi masalah bila cuti sepanjang masa kampanye. Tetapi, bila sepanjang cuti jabatan gubernur di isi oleh plt, menurutnya, APBD DKI Jakarta baru dapat diketok sesudah dianya usai cuti, pada awal Februari 2017. Hal semacam ini, kata dia, kembali bertentangan dengan Permendagri yang menyebutkan APBD mesti ketok palu sebelumnya th. jalan di depan.

” Itu kan (plt) bukanlah buat saya saja, namun buat semua Indonesia. Bila buat semua Indonesia juga bahaya dong. Bila dia Plt yang lain, bila calon yang lain, Mendagri, dari partai. Anda dapat jamin tidak itu tidak ada conflict of interest? ” ujarnya.

( Berita Terkini )

COMMENTS

Leave a Comment